Berita Terkini

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Senin, 18 Mei 2025 tepat pukul 10.00 WIB, acara Rapat Pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita. Dalam sambutannya, Iffa Rosita menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jendral KPU nomor 1086/PW.02-SD/10/2026 perihal Progres Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum harus dipersiapkan dengan baik oleh seluruh Satuan Kerja. Rapat ini dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Rumah Pintar Pemilu, KPU kabupaten Probolinggo mengikuti via Zoom Meeting yang dalam hal tersebut Rifqohul Ibad selalu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan hadir bersama Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum (TEKHUM), Kepala Sub Bagian Keuangan Umum Logistik (KUL) serta staf sekretariat KPU kabupaten Probolinggo.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Senin, 18 Mei 2025 tepat pukul 10.00 WIB, acara Rapat Pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita. Dalam sambutannya, Iffa Rosita menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jendral KPU nomor 1086/PW.02-SD/10/2026 perihal Progres Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum harus dipersiapkan dengan baik oleh seluruh Satuan Kerja. Rapat ini dilaksanakan secara hybrid, bertempat di Rumah Pintar Pemilu, KPU kabupaten Probolinggo mengikuti via Zoom Meeting yang dalam hal tersebut Rifqohul Ibad selalu Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan hadir bersama Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hukum (TEKHUM), Kepala Sub Bagian Keuangan Umum Logistik (KUL) serta staf sekretariat KPU kabupaten Probolinggo.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Setelah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), KPU Kabupaten Probolinggo melanjutkan kunjungan resmi ke Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo. Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerja sama dalam rangka pendidikan politik bagi pemilih pemula serta integrasi kegiatan sosialisasi kepemiluan dengan layanan administrasi kependudukan. Dalam diskusi, pihak Kemenag menyampaikan bahwa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Pajarakan dinilai lebih representatif sebagai lokasi awal kegiatan, dengan jumlah siswa sekitar 150 orang yang berada pada rentang usia 16–17 tahun. KPU menegaskan bahwa proses pengambilan KTP hasil perekaman akan dikoordinasikan langsung oleh pihak sekolah, sehingga siswa tidak perlu datang ke kantor Dukcapil. Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses layanan kependudukan sekaligus meningkatkan efektivitas sosialisasi kepemiluan. Terkait penjadwalan, Kemenag menjelaskan bahwa karena siswa kelas 3 telah menyelesaikan pendidikan dan kegiatan sekolah mendekati masa liburan, maka waktu yang paling memungkinkan adalah tanggal 20 Juli 2026, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru. Alternatif lain adalah pelaksanaan pada bulan Juni, khusus untuk siswa kelas 2. Kemenag melalui Kepala Seksi Pendidikan Madrasah akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memastikan kesiapan teknis. Selain itu, Kemenag mengusulkan agar kegiatan dapat dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas sosialisasi kepemiluan dan kelas perekaman KTP, sehingga tujuan pendidikan politik dan administrasi kependudukan dapat tercapai secara bersamaan. KPU menyampaikan bahwa tahap awal kegiatan akan difokuskan pada sekolah, dimulai dari MAN 2 Pajarakan dan MAN 1 Paiton, sebelum kemudian diperluas ke pesantren. Selain agenda sosialisasi dan perekaman KTP bagi siswa, KPU juga mengundang Kemenag untuk berkontribusi dalam program KPU Podcast. Dalam program tersebut, pejabat dari Kemenag dapat menjadi narasumber dengan tema “Pemilu dan Peran Antar Satker KPU–Kemenag”, sehingga kerja sama lintas instansi dapat disampaikan secara lebih luas kepada masyarakat. Kemenag menyampaikan terdapat 132 Sekolah Madrasah di Kabupaten Probolinggo yg juga dapat disiapkan untuk mendapatkan sosialisai pemilih pemula. Sebagai penutup, KPU Kabupaten Probolinggo menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Agama atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pendidikan politik bagi pemilih pemula, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Probolinggo.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi guna mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, KPU Kabupaten Probolinggo melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas saran dari Bawaslu agar KPU secara aktif menjalin kerja sama dengan Dukcapil, khususnya terkait pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi kepemiluan. Kerja sama dengan Kemenag diwujudkan melalui program pendidikan politik bagi pemilih pemula di tingkat sekolah Madrasah Aliyah. Program ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu, sehingga siswa yang baru memasuki usia pemilih dapat menjadi warga negara yang sadar hak dan kewajibannya. KPU berencana bersurat kembali kepada Kemenag untuk menyusun jadwal sosialisasi di sekolah-sekolah, yang nantinya dapat dikolaborasikan dengan kegiatan Dinas Dukcapil. Pada kunjungan ke Dukcapil, KPU menyampaikan usulan agar setiap kegiatan perekaman data kependudukan baru di tingkat kecamatan, seperti penduduk baru yang melakukan rekam biometrik, dapat dimanfaatkan sebagai momentum sosialisasi Pemilu. Dinas Dukcapil melalui Sekretaris Dinas menyampaikan adanya keterbatasan sumber daya manusia, namun tetap mendukung penuh gagasan tersebut dan menyatakan implementasi dapat dilakukan dengan penyesuaian teknis.  Dinas Dukcapil menegaskan bahwa kegiatan perekaman di sekolah dapat dilaksanakan apabila ada permintaan resmi dari pihak sekolah, khususnya bagi siswa yang berusia 17 tahun serta penduduk penyandang disabilitas. Bahkan, perekaman dapat dilakukan sejak usia 16 tahun, meskipun pencetakan KTP baru dapat dilakukan setelah usia 17 tahun. Dukcapil juga menekankan pentingnya adanya jadwal yang jelas serta data dukung berupa dokumen resmi seperti akta kelahiran. Untuk memudahkan masyarakat, Dukcapil menyediakan layanan pencetakan KTP secara daring dengan pengiriman melalui pos. Lebih lanjut, Dinas Dukcapil menegaskan bahwa kegiatan perekaman di sekolah harus dilakukan secara kolektif, sehingga peserta dapat dikumpulkan dalam jumlah yang memadai. KPU menyambut baik mekanisme ini dan berkomitmen untuk menyusun jadwal bersama Kemenag, sehingga sosialisasi kepemiluan dapat berjalan beriringan dengan kegiatan perekaman Dukcapil. Sebagai tindak lanjut, KPU akan bersurat kepada Dukcapil terkait jadwal kegiatan yang direncanakan, termasuk rencana pelaksanaan di MAN Pajarakan pada awal Juni. Dukcapil menyatakan kesediaannya untuk mendukung kegiatan tersebut sepanjang terdapat koordinasi yang jelas dan data dukung yang lengkap.  

kab-probolinggo.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) terus memperkaya pengetahuan kepemiluan melalui kegiatan Bedah Buku "Making Dekocracy Count : How Mathematics Improves Voting, Electoral Maps and Re presentation ". Bedah buku diikuti oleh jajaran KPU baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota seluruh Indonesia dan langsung dipaparkan oleh Ismar Volic seorang penulis sekaligus Akademisi Profesor di Departemen Matematika, Wellesley College Amerika pada Selasa, 12 Mei 2026 secara daring.  Peserta kegiatan bedah buku adalah KPU RI , KPU Provinsi dan juga KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hadir dalam kegiatan ini KPU Kabupaten Probolinggo Ketua Divisi Teknis, Kasubbag Teknis dan staf subbagian Teknis.  Melalui bedah buku ini diharapkan dapat menambah wawasan kepemiluan bagi KPU sebagai penyelenggara demokrasi di Indonesia.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Kamis, 30-4-2026,Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo mengikuti kegiatan Seri Webinar KORPRI Menyapa ASN yang kali ini memasuki edisi ke-157 bertajuk “KORPRI Menyapa ASN” dengan tema “ASN Content Creators Academy: Dari Birokrasi ke FYP, Bangun Kepercayaan Publik Lewat Medsos”. melalui platform Zoom Meeting dan Streaming Youtube Dewan Pengurus KORPRI Nasional. Webinar ini menjadi wadah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memahami pentingnya peran media sosial dalam membangun citra birokrasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Melalui tema yang diangkat, KORPRI mendorong ASN agar mampu menjadi content creator yang kreatif, informatif, dan inspiratif, sehingga pesan-pesan pelayanan publik dapat tersampaikan secara efektif. Dalam kegiatan ini, para narasumber menekankan bahwa media sosial bukan hanya sekadar ruang hiburan, tetapi juga sarana strategis untuk memperkuat kepercayaan publik. ASN diharapkan mampu mengemas informasi birokrasi dengan gaya komunikasi yang relevan, menarik, dan sesuai dengan tren digital, sehingga dapat menembus algoritma For You Page (FYP) dan menjangkau audiens yang lebih luas. Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional menyampaikan bahwa transformasi digital menuntut ASN untuk adaptif. “ASN harus hadir di ruang publik digital dengan konten yang membangun kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan begitu, birokrasi tidak lagi dipandang kaku, melainkan responsif dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya. Webinar ini diikuti oleh ratusan ASN dari berbagai instansi, yang antusias berdiskusi mengenai strategi pembuatan konten, etika bermedia sosial, serta cara memanfaatkan platform digital untuk mendukung program pemerintah. Melalui kegiatan ini, KORPRI berharap lahir generasi ASN yang tidak hanya profesional dalam tugas birokrasi, tetapi juga piawai dalam komunikasi publik digital, sehingga mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.