Berita Terkini

Rapat Pendampingan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahun 2025.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Rabu, 21-1-2026, Dalam rangka melakukan pendampingan dan koordinasi untuk memastikan penyusunan laporan barang milik negara berjalan sesuai ketentuan, KPU Kabupaten Probolinggo hadir mengikuti kegiatan Rapat Pendampingan Penyusunan Laporan Barang Pengguna Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia. Kegiatan ini juga sekaligus melakukan klarifikasi berbagai catatan yang masih memerlukan koreksi dan tindak lanjut. Mengingatkan pentingnya kegiatan yang diselenggarakan melalui zoom meeting dilakukan pembagian room zoom jenis permasalahan aset, sehingga prosesnya lebih efektif dan tepat sasaran. Pembagian meliputi  pertama Koreksi tanah, kedua Gedung, KDP (Kontruksi Dalam Pengerjaan) dan ATR (Aset Tetap Renovasi) dan ketiga ATB (Aset Tak Berwujud). Melalui pendampingan tersebut, KPU Kabupaten Probolinggo memastikan pencatatan aset yang rapi, akurat, dan akuntabel sebagai fondasi tata kelola yang profesional.

Rapat Persiapan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Rabu, 21-1-2026, Dalam rangka mewujudkan keselarasan pemahaman dan kesiapan seluruh unit kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Kabupaten Probolinggo mengikuti kegiatan Rapat Persiapan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025 secara daring. Tidak hanya itu, usai mengikuti rapat tersebut, Hendra Bahana selaku Sekretaris melaporkan bahwa kegiatan rapat juga memberikan keyakinan yang terbatas (limited assurance) atas tingkat akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Selanjutnya dapat menjadi sebagai langkah mitigasi risiko atas permasalahan yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan KPU Tahun 2025, tambahnya. Saat mengikuti, Hendra Bahana Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo didampingi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik serta Bendahara.  

Sosialisasi Pedoman dan SOP Sistem Penanganan Pengaduan melalui WBS serta SP4N LAPOR!

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Rabu, 21-1-2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Penanganan Pengaduan melalui Whistleblowing System (WBS) dan SP4N LAPOR!. Dalam kegiatan Sosialisasi tersebut, KPU Kabupaten Probolinggo hadir bersama 37 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Timur melalui Zoom Meeting. Saat membuka kegiatan, Plh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Miftahur Rozaq menegaskan pentingnya sinergi seluruh divisi dalam mengelola pengaduan secara optimal dan berkelanjutan, terangnya. Dan juga mengingatkan bahwa SP4N LAPOR! merupakan kanal resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan publik maupun penyelenggaraan pemilu, tambahnya. Lebih lanjut WBS menjadi instrumen strategis dalam memperkuat integritas organisasi. Sistem ini memberikan ruang yang aman dan terlindungi bagi pelapor, dengan prinsip utama menjaga kerahasiaan identitas, hal itu disampaikan oleh Ardila Fitriani, Kasubbag Evaluasi dan Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Utama KPU RI saat memberikan materi. Tampak menyimak Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Probolinggo, Rifqohul Ibad didampingi Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum beserta seluruh Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.  

Bimtek Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester II Tahun 2025.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Selasa, 20-1-2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo hadir mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Semester II dan Tahunan Tahun 2025 di lingkungan KPU yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia melalui zoom meeting. Dalam hal ini hadir sebagai perwakilan dari KPU Kabupaten Probolinggo, Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik, serta Operator BMN. Galuh Candra Patria, selaku Kasubbag Pengelolaan BMN Wilayah 3, menyampaikan mengatakan bahwa ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN untuk Semester II.  Dalam kegiatan Bimtek difokuskan pada tata cara penyusunan laporan melalui SIMAN, khususnya terkait perbedaan format, serta dilengkapi dengan diskusi interaktif. Dalam kegiatan Bimtek juga disampaikan laporan sebagai Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen menjadi bagian dari subparameter kepatuhan pengelolaan BMN dalam Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2026.  

Kita Satu Badan Utuh Yang Dinamakan KPU Kabupaten Probolinggo.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Selasa, 20-1-2026, Mengawali awal bulan ditahun 2026 dapat meningkatkan kinerja dengan melihat tahun 2025, hal itu diutarakan oleh Hendra Bahana selaku Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo dalam kegiatan Rapat Staf. Dalam kegiatan rapat staf yang dilaksanakan dil Hall KPU Kabupaten Probolinggo diikuti oleh para Kasubbag dan seluruh Staf. Hendra Bahana mengingatkan akan pentingnya kedisiplinan mulai dari disiplin kerja dan disiplin waktu paling tidak untuk diri sendiri. “Jangan sekedar hasil melainkan Kita harus memahami tupoksi (Tugas, pokok dan fungsi), saya disini mau ngapain ? coba refleksikan kembali atas apa yang bisa dilakukan” jelasnya. “Kita bekerja dilembaga yang memiliki misi dan satu tujuan sama setidaknya memberikan yang terbaik” tambahnya. Kepada Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Probolinggo, Hendra Bahana juga mengajak untuk mengekplorasi  ilmu yang sayogyanya tidak ada disekolah tapi ada ditempat kerja, mari Kita belajar dan mencoba, tuturnya. Tidak lupa ia mengingatkan bahwa Kita merupakan satu badan yang utuh, bila ada yang sakit maka Kita sakit semua. “Semoga semakin solid untuk menghadapi kedepan yang semakin menantang dengan rapatkan barisan” tutupnya.  

Muhasabah Tidak Harus di Akhir Tahun Tetapi Bisa Awal Tahun.

kab-probolinggo.kpu.go.id, Senin, 12-1-2026, Bertempat dihalaman kantor KPU Kabupaten Probolinggo Jl. Panglima Sudirman No.440 Kraksaan, Lukman Hakim, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Pimpin kegiatan Apel Pagi bersama jajaran Sekretariat. Dalam arahannya, Lukman Hakim mengatakan jika muhasabah atau evaluasi tidak harus dilakukan pada akhir tahun namun bisa dilakukan diawal tahun. "Kemarin Kita sudah melakukan penandatanganan Fakta Integritas serta Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan sehingga hal itu menjadi momentum tongkat estafet agar bekerja lebih baik dimanapun dan kapanpun"  terangnya. Kita bekerja secara kolektif kolegial dimana tidak bekerja disatu pundak saja melainkan berada dipundak Kita bersama, tambahnya. Lukman Hakim mengajak untuk tetap menjaga kekompakan dan tetap solid "Program prioritas Kita adalah PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan) yang merupakan program nasional sehingga Kita perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait" ucapnya.