Berita Terkini

Kab-probolinggo.kpu.go.id, KPU Kabupaten Probolinggo semakin gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi kepemiluan. Salah satunya disampaikan kepada peserta didik baru di sekolah menengah kejuruan negeri 1 Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala dan jajaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. "Kegiatan sosialisasi kepemiluan ini penting adanya bagi para peserta didik untuk mengetahui seluk beluk pelaksanaan pemilu dari ahlinya, yakni KPU kabupaten Probolinggo", kata Abu Amar, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di sekolah tersebut. Pemilu penting diperkenalkan kepada para peserta didik yang nantinya akan menjadi pemilih pada pemilu maupun pilkada. Hadir sebagai pemateri, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Aliwafa. Ratusan peserta tampak mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh perhatian. "Penyampaiannya asyik, bahasanya sederhana dan mudah dipahami", ujar salah satu peserta.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Badan Adhoc merupakan ujung tombak kepemiluan. Keberadaannya penting adanya, sehingga KPU RI memberikan perhatian tersendiri terhadap evaluasi rekrutmen PPK dan PPS oleh KPU kabupaten dan kota di Indonesia. Komisioner, Sekretaris dan Kasubag KPU kabupaten Probolinggo menghadiri acara rapat koordinasi Nasional yang digelar di Parapat, Sumatera Utara. Tepatnya dipinggir Toba yang legendaris.   Hadir dalam Rakornas tersebut Komisioner KPU RI, yakni Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat dan Betty Epsilon Idroos. Mereka bertiga memberikan arahan dan materi evaluasi badan ad hoc.   Selain itu disampaikan materi manajemen anti stres oleh tim. Mereka memberikan materi mengatasi tekanan dari internal maupun eksternal dan tata cara penyelesaiannya. Materi disampaikan secara in door dan out door. Semua peserta dari berbagai kabupaten dan kot Adi Indonesia mengikuti tersebut dengan seksama. Sesekali ada komentar dan pertanyaan kritis dari para peserta.  Kegiatan evaluasi dimulai dengan pemaparan dan pemandangan umum dari para komisioner terkait dengan pelaksanaan rekrutmen badan ad hoc, konsep, aplikasi dan tantangan yang dihadapi. Beberapa rekomendasi perbaikan disampaikan dalam Rakornas tersebut. "Teknik evaluasi menarik dan penuh tantangan. Namun asyikndan mencerdaskan ya...", Kata Hendra Bahana, Sekretaris KPU kabupaten Probolinggo.

Kab-probolinggo.kpu.go.id,  Pemilu serentak 2024 kian dekat saja, oleh karenanya Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim dan Kasubag KUL Adityo Wibowo mengikuti Reviu Penetapan Besaran Biaya Pengelolaan dan Distribusi Logistik di KPU Jatim. Giat tersebut juga diikuti oleh 37 kabupaten kota lainnya. Giat yang berlangsung mulai Senin hingga Selasa, 17 – 18 Juli 2023 tersebut bertempat di aula lantai 2 kantor KPU Jatim. Giat ini cukup urgent mengingat sudah ada penetapan jumlah TPS dan DPT Pemilu 2024. Sehingga kebutuhan terkait logistik Pemilu sudah bisa diestimasikan. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan dalam penetapan besaran biaya pengelolaan dan distribusi logistik, angka-angkanya harus detail, terukur, dan sesuai ketentuan. Kegiatan rakor ini juga melibatkan pula tim auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam giat ini di antaranya menghitung penetapan besaran biaya bongkar muat barang logistik, perakitan kotak suara, sortir lipat surat suara, setting dan packing serta distribusi logistik. Semoga dengan giat ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap suksesnya tahapan Pemilu serentak 2024, terutama dalam menyiapkan dan memastikan kebutuhan logistik Pemilu. Dengan demikian logistik yang tepat jenis, tepat waktu dan tepat speknya bisa direalisasikan dengan baik. #KPUMelayani #PemiluSerent

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Verifikasi Administrasi (Vermin) Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024, Rabu – Kamis, 12 – 13 Juli 2024. KPU Kabupaten Probolinggo dalam hal ini Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Agus Hariyanto Andinata dan Kasubbag Teknis dan Hupmas, Domenicus Widji Nugroho bersama 37 KPU Kabupaten/Kota lainnya hadir mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan di kantor KPU kabupaten Nganjuk, jalan Widas Kabupaten Nganjuk. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jatim, Insan Qoriawan menjelaskan mengenai penggantian dokumen perbaikan persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Surat Dinas Ketua KPU Nomor 700/PL.01.4-SD/05/2023. “Serta Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 terkait Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 2023 tentang Pedoman Teknis Vermin Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan persuratan KPU lainnya terkait pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota,” papar Insan. “Lalu yang terpenting Kawan-kawan kabupaten/kota memiliki persepsi yang sama pada aturan-aturan yang berlaku,” tambahnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Kamis, 13-7-2023 Dua orang mahasiswi, Muflihatus Sa'aadah dan Hafifah Wita Riski jurusan Informatika Universitas Nurul Jadid Paiton sukses menyelesaikan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Probolinggo. Dalam waktu sebulan aktif terlibat dalam berbagai tugas yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi. PKL merupakan bagian dari kurikulum Mahasiswa jurusan Informatika yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis kepada para Mahasiswa dalam bidang teknologi informasi. Mahasiswa dipilih secara kompetitif untuk melaksanakan PKL di KPU karena pentingnya penggunaan teknologi informasi yang canggih dalam proses Pemilihan Umum. Selama program PKL, Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi yang digunakan oleh KPU,  berpartisipasi dalam proyek-proyek yang melibatkan analisis data pemilih, pengembangan aplikasi berbasis web, dan keamanan sistem informasi. Sehingga dapat menerapkan pengetahuan teoritis yang dipelajari di kampus ke dalam situasi nyata. Menurut Muflihatus Sa'aadah, salah satu tantangan utama yang hadapi adalah mengintegrasikan teknologi informasi dengan proses-proses yang ada di KPU. Harus memahami kebutuhan dan prosedur operasional yang berlaku, sambil mencari solusi teknologi yang inovatif dan efisien untuk meningkatkan integritas dan transparansi dalam Pemilihan Umum. "Selama PKL di KPU, kami belajar banyak tentang pentingnya teknologi informasi dalam menjaga keamanan data pemilih dan mengoptimalkan proses Pemilihan Umum. Saya juga terlibat dalam pengujian keamanan sistem informasi dan merancang perbaikan yang diperlukan. Pengalaman ini sangat berharga bagi saya dalam mengembangkan keterampilan teknis dan kemampuan beradaptasi," ungkap Muflihatus Sa'aadah. Sebagai Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Probolinggo, Aliwafa mengapresiasi yang tinggi atas kontribusi mahasiswi jurusan Informatika selama program PKL. Dengan kehadiran Mahasiswi seperti ini membantu KPU untuk terus berinovasi dan meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. PKL yang dilaksanakan di KPU Probolinggo ini menjadi contoh nyata kolaborasi antara Dunia Pendidikan dan Institusi Publik dalam mendorong kemajuan teknologi informasi di sektor publik. Diharapkan, semakin banyak Mahasiswa Informatika yang dapat terlibat dalam program serupa untuk memperkuat penerapan teknologi informasi di berbagai lembaga pemerintah dan organisasi penting lainnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Memasuki Semester II Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo Mengundang Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Probolinggo dalam kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Anggaran Operasional Badan Adhoc Semester II Tahun 2023 Senin, 10 Juli 2023. Bertempat di Pendopo KPU, Komisioner, Sekretaris dan Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik mengajak seluruh undangan untuk berdiskusi terkait Perencanaan Biaya Operasional Perkantran (BOP) Pemilu 2024. Hendra Bahana selaku sekretaris KPU meminta kepada PPK untuk berhati-hati dalam penggunaan BOP, harus terencana, penggunaanya harus sesuai aturan dan pertanggungjawabannya harus benar serta harus memperhatikan  efisiensi dan efektifitas, “ Pengelolaan BOP harus berdasarkan aturan karena efeknya dikemudian hari “ pesannya. Lukman Hakim Selaku Ketua KPU Kabupaten Probolinggo juga menyampaikan keinginannya yang sudah di sepakati bersama jajaran KPU untuk meningkatkan performance dalam bentuk pengadaan seragam ditingkat PPK dan PPS yang juga akan dikenakan saat pelaksanaan kirab tanggal 7 Oktober mendatang “ Tunjukkan perform terbaik kita saat kirab PPK dan PPS saya harap bisa menampilkan karya terbaiknya “. Imbuh pria yang berdomisili di Kraksaan tersebut.  Ia juga menambahkan penjelasan terkait Dana Operasional pada semester II yang lebih di fokuskan pada penyusunan LPJ Badan Adhoc,  Persiapan Logistik di tingkat Badan Adhoc, dan rencana pengaplikasian aplikasi SITAP.