Berita Terkini

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Jumat 31-3-2023 Dihari ketiga KPU melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Bakal Calon DPD dikantor Kecamatan Tegalsiwalan. Hadir jajaran Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo dalam kegiatan tersebut yang diikuti  PPK sumber, PPK Sumberasih, PPK Wonomerto Dan PPK Tegalsiwalan bersama beberapa PPS. Agus Hariyanto Andinata, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan mengatakan  jika verifikasi Faktual dilakukan untuk memastikan identitas pendukung Dan kebenaran dukungan pada masing masing bakal calon DPD, jelasnya. Tidak hanya itu, ia mengingatkan agar kelengkapan pengisian LK (lembar kerja) perlu diperhatikan bagi petugas verfak Dan kelengkapan pendukung lain sebagai bukti dukung nantinya, tambahnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Setelah menyelesaikan tugas dan kewajiban sesuai dengan masa kerja yang terhitung sejak 12 Februari sampai 14 Maret 2023 Panitia Pemitakhiran Data Pemilih (Pantarlih)  sudah bisa menerima Honor sesuai dengan ketentuan.   Penyaluran Honor pantarlih dilakukan oleh PPS secara tunai mulai tanggal 29-31 Maret 2023, hal ini setelah KPU Kabupaten Probolinggo telah mentransfer dana honor pantarlih ke rekening Giro Panitia Pemungutan Suara (PPS). Honor pantarlih yang diterima saat ini adalah Honor bagian bulan februari, sementara untuk gaji bagian bulan maret akan disalurkan di bulan april mendatang. “ KPU sudah mentransfer honor  pantarlih mulai 29 Maret 2023 dan selanjutnya PPS bisa menyalurkan ke Pantarlih, semoga selesai sesuai target mengingat jumlah pantarlih di Kabupaten probolinggo mencapai  3354 orang “ tutur  Adhityo Wibowo selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Probolinggo.(uk)  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Biaya Operaional (BOP) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 disalurkan KPU Kabupaten Probolinggo kepada 24 PPK dan 330 PPS mulai Selasa-Jum’at tanggal 28-31 Maret 2023 melalui bank mandiri sebagai pihak ketiga. Adapaun BOP yang disalurkan kepada PPK adalah bagian bulan Januari-Maret dan PPS Bagian Bulan Februari-Maret yang merupakan biaya untuk keperluan pembiayaan kegiatan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu 2024. Adhityo Wibowo selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Probolinggo menyampaikan kepada penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini PPK, PPS dan Sekretaris PPK dan PPS saat penandatangan bukti penerimaan BOP di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo yang bertempat di Jl. Panglima Sudirman 440 Kraksaan bahwa dengan disalurkannya BOP harus sertai dengan rampungnya SPJ yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Selain itu adhit juga menyampaikan bahwa “SPJ ditingkat PPK dan PPS ditargetkan selesai sebelum lebaran, jadi sebelum lebaran SPJ sudah diserahkan ke KPU dalam keadaan Lengkap dan Rapi“.  Seperti yang kita tahu bahwa SPJ adalah suatu bukti tertulis yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban panatausahaan keuangan dan/atau sebuah laporan bukti realisasi belanja dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. (uk)  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Kamis 30-3-2023 Dihari kedua KPU Melaksanakan Bimbingan Teknis Verfikasi Faktual Kedua Syarat Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD Pemilu tahun 2024 di Kantor Kecamatan Maron. Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran KPU Kabupaten Probolinggo. Saat membuka acara, Mohammad Zamroni, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengungkapkan akan pentingnya kerja tim dalam menjalankan tugas. “kerja kerja Tim Dan komunikasi menjadi kunci dapat berjalan dengan baik sehingga perlu ditingkatkan” tuturnya. Selaras dengan hal tersebut, Agus Hariyanto Andinata, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Probolinggo menjelaskan bahwa kegiatan Bimbingan Teknis merupakan bagian dari untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan Verifikasi Faktual yang akan dilakukan, terangnya . Ia juga tidak lupa mengingatkan kepada petugas agar menjelaskan maksud dan tujuannya agar tidak terjadi salah paham saat dikunjungi, tambahnya. Hal yang sangat penting  untuk memperhatikan Identitas dengan betul-betul dan saat menanyakan mendukung atau tidak karena hal tersebut menjadi penentu dalam menentukan status MS atau TMS kebenaran dukungan Dan identitas pendukung, tutupnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Rabu, 29-3-2023 Untuk menjawab pertanyaan yang menjadi perbincangan banyak orang belakangan ini tentang Honorarium Pantarlih. KPU Kabupaten Probolinggo melakukan konfirmasi untuk menjawab kegaduhan tersebut. Lukman Hakim, selaku ketua KPU Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa tidak sedikit orang mempertanyakan tentang honor pantarlih karena hingga saat ini masih belum dicairkan karena memang ada mekanisme yang perlalu dilalui, jelasnya saat memberikan konfirmasi atas isu tersebut. Berdasarkan dari aturan dan mekanisme yang berlaku bahwa KPU terlebih dahulu melakukan pengajuan SPM (Surat Perintah Membayar) sehingga nantinya KPPN melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan tersebut, tambahnya. Honor pantarlih pasti keluar jadi harap bersabar terlebih dahulu. Tidak lupa juga kami mengucapkan terimakasih kepada Pantarlih atas kinerja selama ini, tutup Lukman Hakim.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Rabu, 29-3-2023 Siswa-Siswi PKL (Praktek Kerja Lapangan) melakukan proses pembuatan bahan Sosialisasi kepada masyarakat dengan cara mengasah dan mendorong kreatifitas untuk mengasilkan sebuah karya dalam bentuk konten video. “Sosialisasi degan bentuk visual akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sehingga hal ini tentu efektif dalam menyampaikan informasi karena kebiasaan yang kita perhatikan tidak sedikit dari mereka lebih menyukai menonton daripada membaca sehingga sosialisasi dengan berbentuk video memiliki tempat tersendiri” Jelas Aliwafa, Ketua Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Probolinggo. Ditempat yang berbeda, Siswa Siswi PKL (Praktek Kerja Lapangan) Nampak antusias dalam menjalankan tugasnya untuk membuat sebuah konten video. “Karena memang hal ini adalah tugas dan tanggungjawab, kami rasa kami mampu memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan” Ungkap Eric salah satu Siswa PKL disela mengerjakan tugasnya. Siswa-Siswi PKL akan melakukan magang selama 5 bulan hingga 6 bulan dikantor KPU Kabupaten Probolinggo. Siswa-Siswi berasal dari SMK N 1 Kraksaan dan SMK N 2 Kraksaan.