Berita Terkini

Rapat Koordinasi Bersama Dinas Kesehatan.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Kamis, 26-1-2023 Dalam rangka pembentukan Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih), KPU Kabupaten Probolinggo melakukan rapat koordinasi yang disambut langsung oleh dr. SHODIQ TJAHJONO selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo. Aliwafa, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM mengungkapkan bahwa KPU akan melakukan perekrutan Pantarlih. “Pertama Kami ucapkan terimakasih atas kerjasamanya selama ini termasuk saat kegiatan pelantikan kemarin dan KPU akan melakukan perekrutan pantarlih yang kebutuhanya jauh lebih banyak dibandingkan perekrutan PPS kemarin” ucapnya. “Kamis selalu siap untuk membantu dan jika memang ada yang perlu kami lakukan langsung saja segera kami informasikan sehingga kami bisa langsung menindaklanjuti terlebih saat terjadi kendala” Ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo, dr. Shodiq Tjahjono. tidak hanya itu, bahwa kedepan nanti KPU akan melakukan perekrutan anggota KPPS selain itu juga bakalan ada pendaftaran calon DPRD. “Jadi kedepan nantinya masih banyak pendafataran yang akan kami lakukan” Ucap Lukman Hakim, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo disela-sela rapat koordinasi tersebut.

990 Anggota PPS Dilantik.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Selasa, 24-1-2023 Bertempat di Alun-alun Kota Kraksaan, KPU Kabupaten Probolinggo resmi melantik 990 Anggota PPS terpilih yang tersebar dari 325 Desa dan 5 Kelurahan se Kabupaten Probolinggo untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Hadir dalam pelantikan tersebut, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur, Insan Qoriawan, Forkopimda Kabupaten Probolinggo, Camat dan Anggota PPK. Saat memberikan sambutan, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim mengucapkan Selamat kepada anggota PPS yang telah dilantik. “Kalian yang terpilih saat ini merupakan yang terbaik dari yang baik” ungkapnya. Dengan dilantiknya anggota PPS Pemilu tahun 2024, ia juga berharap setiap anggota PPS mampu bersinergi baik antar sesama penyelenggara ataupun bersama stakeholder. “Jadi mulai dari sekarang setiap anggota PPS sudah mulai mambangun komunikasi atau silaturahmi kepada Kepala Desa diwilayahnya masing-masing” tambahnya. Tidak hanya itu, kepada seluruh anggota PPS agar selalu menjaga profesionalisme dan integritas selama menjalankan tugasnya, tutur Lukman Hakim.  

Usai Dilantik, Anggota PPS Langsung Mengikuti Bimtek.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Selasa, 24-1-2023 Setelah melaksanakan kegiatan Pelantikan Anggota PPS, KPU Kabupaten Probolinggo melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Anggota PPS Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gedung Islmaic Center Kota Kraksaan. Lukman Hakim, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo saat membuka acara teresebut mengatakan agar bagi setiap peserta Bimtek (Anggota PPS) dapat mengikuti dengan fokus sehingga nantinya dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai anggota PPS, ucapnya. Bagi seorang penyelenggara dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman sama peraturan yang berlaku. “Lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku” tambahnya. Dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis, setiap Komisioner KPU akan menyampaikan materinya masing-masing. “Semoga materi yang didapatkan saat ini dapat bermanfaat” tutupnya. Materi Bimbingan Teknis mencakup tentang, satu Kelembagaan KPU dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Dua Tata Kerja PPS Pemilu Tahun 2024, Tiga Hubungan Kerja dan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu, Empat Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan Kelima Pembentukan Pantarlih.

Agus : Kesiapan Dalam mengahadapi pemilu menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan tahapan !

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Selasa, 24-1-2023 Dalam pelakasanaan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center Kota kraksaan, Agus Hariyanto Andinata saat menjadi narasumber menyampaikan tentang Kelembagaan KPU dan Tahapan Pemilu tahun 2024. Ia menuturkan bahwa, kesiapan bagi penyelenggara menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan dalam setiap tahapan. “Mau bagaimanapun kita harus siap dan selalu siap karena dengan begitu kita akan menuai hasilnya” ungkapnya. Tidak hanya itu agar semua bisa dapat berhasil harus dibangun soliditas antar sesama penyelenggara, baik di internal atau dengan eksternal. “Kita tidak bisa jalan sendiri karena kita harus bersama sama, bai kantar sesame penyelenggara ataupun dengan stakeholder” tambahnya. Ia juga tidak lupa mengingatkan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu itu beririsan dan padat, ungkapnya.

Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Selasa, 24-1-2023 Peningkatan kapasitas sebagai penyelenggara melalui kegiatan Bimbingan Teknis Panitia Pemungutan Suara (PPS), Muhammad Zamroni menjelaskan saat menjadi narasumber. “Menjaga moralitas dan etika dalam setiap pekerjaan harus dilakukan karena semenjak telah dilantik tadi anda merupaka penyelenggara pemilu berbeda dari sebelumnya” jelas Muhammad Zamroni, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Probolinggo. Penentu kualitas demokrasi karena sistem dan penentuan hasil akhir pemilu yang ditetapkan KPU didasarkan pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi berjenjang, sehingga posisi badan ad hoc (Anggota PPS) ditempatkan sebagai ujung tombak untuk menjaga proses pemilu, tambahnya. Selain itu Dukungan dari tiap stakeholder sesuai dengan wilayahnya masing-masih sangat dibutuhkan, ucapnya.

Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Cung Ali Samsuri, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan mejadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilu tahun 2024 di Gedung Islamic Center Kota Kraksaan tentang kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Kode Etik merupakan suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi Penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan atau ucapan. “Penyelenggara harus menjalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku” jelas Cung Ali Samsuri. Cung Ali Samsuri tidak lupa mengingatkan dan harus diperhatikan oleh penyelenggara dalam hal ini adalah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS). “Penyelenggara harus bebas dari KKN, meski kita sudah tahu tapi susah untuk dijalankan makanya  kita harus hindari KKN (Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme)” tambahnya.