Berita Terkini

KPU Kab. Probolinggo Ikuti Rakor Logistik Pemilu 2024

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 bersama Ketua dan Sekretaris seluruh Indonesia. Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari menekankan agar dalam pengambilan kebijakan berdasarkan data untuk mewujudkan pengelolaan logistik. Untuk itu, KPU di seluruh jajaran harus menguasai data terkait logistik seperti jumlah pemilih, jumlah dapil, jenis surat suara, data jarak sampai dengan lokasi TPS. Diwaktu yang bersamaan, Divisi Keuangan, Umum dan Logistik KPU Yulianto Sudrajat menambahkan, perlu soliditas yang baik untuk menghadapi tantangan  logistik Pemilu 2024. Tantangan itu meliputi pengadaan, pengelolaan logistik serta waktu yang terbatas.   Dalam kegiatan tersebut, selaku Ketua Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, Lukman Hakim didampingi Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo, Hendra Bahana hadir mengikuti secara langsung yang dilaksanakan di Bogor, 27-29 September 2022.  

Hasyim Asy'ari : Tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Kab-probolinggo.kpu.go.id Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Tahapan Logistik Pemilu Serentak Tahun 2024 bersama Ketua dan Sekretaris seluruh Indonesia yang dilaksanakan di Bogor. Hasyim Asy'ari, selaku Ketua KPU Republik Indonesia memberikan arahan untuk pengelolaan Logistik harus serba tepat. Tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Ke depan pengadaan logistik akan tersentra di KPU RI dan dipastikan rekanan pengadaan logistik diupayakan yang terdekat di lokasi KPU Kabupaten/Kota. Sehingga tidak akan ada lagi Logistik Jatim rekanan pengadaannya dari Makasar. Sementara anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa nanti KPU Kabupaten/Kota juga diupayakan menerima logistik dalam kondisi siap pakai. Artinya sortir dan lipat akan dihandle KPU RI. Tentu dengan memaksimalkan koordinasi dengan rekanan. Walaupun begitu, KPU RI juga tentu akan melibatkan sentra pengadaan logistik baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, tambahnya.

Cung Ali apresiasi Tim Sipol

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Senin,26-9-2022 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo melaksanakan kegiatan Apel Pagi yang di Pimpin oleh Ketua Divisi Hukum, Cung Ali Samsuri. Ia mengungkapkan terimakasih atas kinerja. “Saya ucapkan terimakasih kepada semua karena atas kinerjanya kita tidak ada sengketa di Bawaslu Provinsi Jawa Timur saat ini, itu artinya yang telah dikerjakan dilakukan secara baik, sesuai dengan aturan yang berlaku” Ungkap Cung Ali Samsuri saat Pimpin Apel Pagi. Sebelumnya KPU Kabupaten Probolinggo bersama KPU Kabupaten/Kota lainnya telah selesai melaksanakan tahapan Verifikasi keanggotaan Partai Politik peserta Pemilu Serentak 2024. Kegiatan Apel Pagi tersebut diikuti oleh Para Kasubbag, Staf Sekretariat dan Siswi PKL (Praktek Kerja Lapangan) yang dilaksanakan di halaman Kantor KPU Kabupaten Probolinggo, Jl. Panglima Sudirman No.440 Kraksaan.  

KPU Kabupaten Probolinggo Tetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan September 2022

kab-probolinggo.kpu.go.id, Pada akhir Bulan September KPU Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan Rapat Koordinasi Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) periode bulan September tahun 2022 di Pendopo KPU Kabupaten Probolinggo. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. dalam rapat tersebut dihadiri oleh Dispenduk Capil, Bawaslu, PMD probolinggo,Cabdin Provinsi jatim, Kapolres probolinggo, Kodim 0820 probolinggo, Kemenag, Rutan Kraksaan dan Partai Politik (26/09). Tujuan dilaksanakannya Pemutakhiran DPB yaitu untuk memperbaharui, memelihara dan mengevaluasi daftar pemilih Pemilu terakhir secara terus menerus guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya. Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk periode Bulan September di Kabupaten Probolinggo sejumlah 867.366 pemilih. pemilih yang tersebar di 24 Kecamatan, serta 330 Kelurahan. Kepala Kemenag Probolinggo Bahtiar yang hadir dalam kegiatan tersebut, ia menyampaikan "Kemenag mendukung KPU, meminta KPU agar menyusun jadwal untuk mensosialisasikan Aplikasi https://lindungihakmu.kpu.go.id kecalon Pemilih Pemula di Lingkup Kemenag/Madrasah" ungkapnya . Periksa secara berkala Data melalui web lindungihakmu.kpu.go.id atau install melalui playstore aplikasi Lindungi Hakmu. Masyarakat dapat memberikan tanggapan/masukan kepada KPU Kab. Probolinggo terkait data pemilih, baik yang belum terdaftar maupun untuk perbaikan data ke KPU Kab. Probolinggo, bisa datang langsung maupun melalui media sosial KPU Kab.Probolinggo. KPU Kabupaten Probolinggo menyampaikan salinan berita acara pleno ini kepada Peserta undangan untuk mendapatkan tanggapan, serta dipublikasikan di papan pengumuman dan website agar masyarakat dapat melihat dan berkontribusi dalam pemutakhiran data pemilih.  

Ra Rozaq; Kuasai regulasi, teknologi dan tata kelola

Kab-probolinggo.kpu.go.id, KPU Jatim melaksanakan rapat koordinasi dukungan sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc (Siakba) bertempat di Kantor KPU kabupaten Sidoarjo, Minggu dan Senin 25-26 September 2022. Acara tersebut dihadiri jajaran KPU Provinsi Jawa Timur dan 38 KPU kabupaten dan kota Se-Jatim. Ketua Divisi SDM, Aliwafa dan Kasubbag SDM, Burhanuddin mengikuti agenda tersebut dengan penuh semangat. Dalam sambutannya, Miftahul Rozaq, Komisioner KPU Jatim menyatakan bahwa KPU bertekad melaksanakan pemilu dengan penuh integritas. Menurut Komisioner asal Sampang tersebut penyelenggaraan Pemilu mengadaptasi perkembangan teknologi. "KPU meluncurkan beberapa sistem informasi berbasis teknologi. Hal ini menunjang tata kelola pemilu secara berintegritas. Ada Sipol, Silon, dan saat ini KPU meluncurkan SIAKBA", jelasnya. Ada 12 fitur memuat data base keanggotaan KPU mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga jajaran ad hoc. Hal ini harus dikuasai. Ra Rozaq juga menekankan pentingnya penguatan dan pemahaman terhadap regulasi kepemiluan. "Kepastian hukum menjadi prinsip penting. Untuk itu aturan-aturan kepemiluan harus dipahami dan diimplementasikan secara tepat", lanjutnya.  Hal penting lainnya adalah penguasaan teknologi. Sistem bangunan digitalisasi penting diadaptasi dan dikuatkan dalam rangka membangun akuntabilitas.  Yang ketiga, KTA Ra Rozaq, adalah tata kelola kepemiluan. Semua unsur di KPU harus menguasai sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan demikian, harap Ra Rozaq, pemilu 2024 dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kepemiluan.  

Arbayanto: Jangan Lalai Dalam Membaca Regulasi

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Minggu  25/09/2022  KPU Provinsi Jawa Timur mengadakan Rakor  Dukungan Kegiatan Perencanaan Dalam Pelaksanaan Verifikasi administrasi Perbaikan  dan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu  2024 yang diadakan di Kabupaten Pacitan.   Peserta Rakor terdiri dari Divisi Teknis Penyelenggara , Kasubbag Teknis dan  Hupmas  serta Admin/verifikator Sipol  38 Kabupaten /kota seluruh Jawa Timur.   KPU Kabupaten Probolinggo hadir dalam acara Rakor tersebut  Divisi Teknis Pebyelenggara Agus  Hariyanto Andinata, Kasubbag Teknis dan Hupmas Domenicus Widji Nugroho dan Admin Sipol Dinny Pudjianah.   Rakor dibuka oleh Divisi Hukum dan Pengawasan  KPU Provinsi Jatim  Muhammad Arbayanto mewakili Ketua KPU Provinsi Jatim yang berhalangan hadir. Dalam pembukaannya Arbak panggilan akrab Divisi Hukum dan Pengawasan ini menyampaikan terkait aturan  verifikasi administrasi yang dilanjutkan dengan verfikasi administrasi perbaikan.  Arbak menyampaikan "  Jangan lalai dalam membaca regulasi utama tapi juga regulasi samping"  Dalam penjelasannya Arbak menjelaskan lebih lanjut regulasi samping misalnya terkait dengan tahapan pemutakhiran pemilih, sosialisasi, ,  terkait verpol membaca juga UU ASN, UU pemerintahan Desa dan juga regulasi utama atau induk yaitu UU 7 Tahun 2017.  Selain regulasi hal penting yang harus dilakukan adalah komunikasi, baik komunikasi di internal KPU sendiri maupun komunikasi dengan pemangku kepentingan ataupun dengan sesama  penyelenggara  pemilu yaitu Bawaslu.  " Jaga kesehatan, paling utama bekerja dengan memahami regulasi bila tidak paham bisa konsultasi"  pungkas Arbak mengakhiri sambutannya.