Berita Terkini

Kab-probolinggo.kpu.go.id, KPU Provinsi Jawa Timur Melaksanakan Rapat Koordinasi guna Pelaksanaan Verifikasi Administrasi Perbaikan (Vermin Perbaikan) dan Verifikasi Faktual (Verfak) Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 pada tanggal 25 - 27 September 2022 bertempat di Kabupaten Pacitan. Vermin Perbaikan dilaksanakan Tanggal 1 - 9 Oktober 2022, dalam tahapan ini KPU Kabupaten/Kota melakukan Veriifikasi Administrasi dukungan persyaratan keanggotaan Partai Politik hasil perbaikan. Dalam Rakor ini, Insan Qoriawan  mengharapkan agar seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur bersiap, baik secara fisik maupun Pemahaman Regulasi dalam melaksanakan Vermin Perbaikan, sehingga Vermin Perbaikan bisa terlaksana dengan aman sesuai regulasi.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, #TemanPemilih, Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy'ari beserta anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap mengikuti Diskusi Panel pada Rapat Koordinasi Penyiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Sebagai Bahan Pemutakhiran Pemilu Tahun 2024 yang berlangsung di Medan, Jumat (23/09/2022).   Dalam diskusi panel pertama dipandu Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos didampingi Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen KPU RI, Andre Putra Hermawan membahas Pemaparan Tindak Lanjut Data Padan, Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 di Dalam dan Luar Negeri, Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus, serta Kesimpulan dan Rekomendasi.  Pada diskusi panel kedua menghadirkan narasumber Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia yang menyampaikan bahwa KPU berfungsi sebagai hulu dan hilir dari proses pemanfaatan data dengan induknya adalah data kependudukan yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan data kependudukan yang baik melalui pembangunan sistem administrasi data kependudukan yang andal.  Turut hadir narasumber lainnya Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ericson P. Manihuruk, secara daring Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin), Mohammad Zamroni dan Kasubbag Rendatin, Prasetiya Dwi Palupi KPU Kabupaten Probolinggo turut hadir juga dalam acara tersebut.   #KPUMelayani #PemiluSerentak2024  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Sebagai Narasumber, Edi Purwanto, Komisioner Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Jawa Timur menyampaikan beberapa hal penting dalam kegiatan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa jenis informasi yang perlu diperhatikan, dimana terdapat informasi yang wajib dibuka dan informasi yang dikecualikan. “Jika memang informasi itu mencakup data pribadi, terlebih informasi itu justru dapat menimbulkan bahaya maka informasi tersebut tergolong dikecualikan” tutur Edi Purwanto. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai bentuk sarana keterbukaan informasi dan pelayanan dapat berjalan secara maksimal perlu didukung dengan adanya SDM (Sumber Daya Manusia). “Kegiatan yang diadakan oleh KPU Provinsi ini menjadi bagian dari solusi dan meningkatkan SDM” tambahnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Rabu, 21-9-2022 Aliwafa, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Pimpin kegiatan evaluasi kegiatan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tengger bersama Subbag Teknis dan Hupmas. Aliwafa menyampaikan bahwa hasil dari kegiatan evaluasi ini akan diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur “Mulai sarana dan aktifitas mengenai PPID harus dicatat dalam laporan, Besok saat kegiatan BIMTEK Keterbukaan Publik kita serahkan” jelasnya. Bilamana terdapat kekurangan dalam hal fasilitas atau lainnya nanti bisa usulkan sehingga PPID dapat berjalan secara maksimal, tambahnya. Selaras dengan hal tersebut, Domenicus Widji Nugroho Kasubbag Teknis dan Hupmas mengatakan bahwa ruangan PPID dan RPP Tengger masih jadi satu jadi kalua bisa ruangannya sendiri, tuturnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Guna menyukseskan  penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Sinkronkan Program dan Anggaran yang dikemas dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Anggaran Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2022, Selasa s/d Rabu tanggal 20 s/d 21 September 2022. Bertempat di Kantor KPU Kabupaten Jombang Rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris, dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi  KPU Provinsi Jawa Timur serta Seluruh Undangan Ketua dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Timur. Dalam Sambutannya Chairul Anam selaku Ketua KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa Sifat Kelembagaan KPU adalah Hierarkis yang bermakna setiap yang diperintahkan atau kebijakan KPU RI wajib untuk dilaksanakan, hal ini tertuang dalam peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang tata kerja KPU. Beberapa kebijakan yang diluncurkan dalam pekan ini diantaranya : Sewa Kendaraan dan Medical Cek up bagi seluruh Komisioner dan Pegawai KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Disamping itu Anam juga menambahkan “ KPU Kabupaten/Kota agar menerapkan Cash Management System (CMS) seperti yang telah di terapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur ”.  (uk)

Kab-probolinggo.kpu.go.id, KPU Provinsi Jawa Timur malaksanakan bimbingan teknis keterbukaan informasi publik di Kabupaten Gresik. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Gresik, Komisioner Provinsi Jawa Timur dan 38 komisioner KPU kabupaten dan kota SE Jatim. Kabupaten Probolinggo hadir dalam acara tersebut, yaitu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas, Aliwafa, Domenicus Widji Nugroho, dan Apriliadi Ramadhan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada KPU Provinsi Jatim dan 38 KPU kabupaten dan kota SE Jatim. Dia mendukung acara KPU bisa meningkatkan ekonomi warga Gresik. Di sisi lain, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan urgensi keterbukaan informasi publik bagi KPU. "Semua hasil pemilu dibuka di website KPU Jatim", sambut Anam. Keterbukaan ini menyelamatkan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU.  "Di sini keterbukaan informasi publik menjadi penyelamat dalam perhelatan Pemilu di tahun 2019", kata Anam. KPU membangun banyak aplikasi untuk menunjang keterbukaan informasi publik.  Menurutnya, data jangan disimpan sendiri. Dia memberikan tips bahwa cara terbaik menyimpan data adalah dengan membagi dan share kepada publik sesuai dengan aturan yang berlaku.