Berita Terkini

kab-probolinggo.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Probolinggo hadir dalam kegiatan Lokakarya terkait Penataan Dapil (Daerah Pemilihan) Pemilu 2024. Bertempat di Gedung Paseban Sena lantai 2 Kota Probolinggo (Senin 6-12-2021). Acara tersebut bertemakan prinsip penataan dapil dalam Pemilu 2024 yang tergolong hal baru, baik bagi peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu.  Lokakarya dapil ini mengambil tema mengenal prinsip dan alur penataan dapil dalam Pemilu 2024, dengan narasumber Insan Qoriawan, Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur dan Dr.Agus Machfud Fauzi, M.Si   Akademisi dari Kampus Unesa Surabaya serta sebagai moderator adalah Upik Raudhotul Hasanah, Komisioner KPU Kota Probolinggo Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sebagaimana diketahui kegiatan lokakarya ini diselenggarakan oleh KPU Kota Probolinggo dan berlangsung dengan meriah. Dalam pemaparannya, Narasumber Insan Qoriawan menyampaikan secara umum terkait tentang 7 (tujuh) prinsip penataan Dapil, sedangkan Agus Machfud Fauzi menyampaikan teori penataan Dapil dari sudut pandang akademisi. Lokakarya ini menurut moderator sangat bermakna sebagai bahan masukan bagi KPU Kota Probolinggo dalam hal pembagian Dapil diwilayah Kota Probolinggo dengan berbagai pertimbangan dari partai politik yang ada di Kota Probolinggo beserta dengan aturan-aturannya yang harus dipahami juga oleh partai politik. Hal ini ditanggapi langsung oleh parpol yang hadir sebagai peserta lokakarya ini.  Insan juga menyampaikan, " Penataan Dapil merupakan bagian dari tahapan, tidak ada istilah perubahan Dapil tapi yang ada adalah Penataan Dapil", Lebih lanjut Insan mengatakan kontek penataan Dapil 2019 dan 2024 bisa berbeda ataupun sama, tapi bila ada kajian yang berbeda bisa ditata  dengan memenuhi prinsip-prinsip Penataan Dapil.

kab-probolinggo.kpu.go.id, Kota Probolinggo- Persiapan menuju Pemilu dan Pemilihan 2024 terus digeber KPU Kota Probolinggo. Salah satunya tadi siang Rabu (15/12) KPU melakukan Lounching RPP Based Android. Ketua KPU Kabupaten Probolinggo berkesempatan hadir sebagai undangan dalam giat yang dibalut dalam bentuk media gathering tersebut. Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Setjen KPU RI, Cahyo Ariawan berkenan membuka dan memberikan sambutan secara daring. Cahyo menyampaikan pentingnya peran Media dalam melawan hoaks dan disinformasi sehingga dapat mendorong tingkat partisipasi masyarakat jelang Pemilu dan Pemilihan 2024. Selain itu, beliau mengapresiasi atas inovasi KPU Kota Probolinggo melalui Rumah Pintar Pemilu (RPP) Prabu Linggih berbasis android yang hari ini diperkenalkan kepada masyarakat. Giat Media Gathering tersebut mengambil tema "Peran Media dalam mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 dan Launching RPP Prabu Linggih for Android." Dalam sesi diskusi hadir sebagai panelis anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih Parmas Gogot Cahyo Baskoro dan Ketua PWI persiapan Probolinggo A Suyuti. Pada sesi pertama A Suyuti menyorot terkait independensi jurnalis. Ia menyampaikan materi yang diberi judul Pers harus jadi wasit yang adil. " Terutama apabila pers dihadapkan pada tahapan Pemilu dan Pemilihan, maka pers harus bisa adil, senantiasa mengedepankan cover both side dan tidak memihak," ujarnya. Sementara Gogot lebih mengupas terkait kiblat yang berbeda antara media mainstream dan media KPU. "Kalau media KPU lebih pada publisitas positif, pencitraan dan promosi. Tapi media mainstream sukanya cari berita yang isu, sensasi, news value atau bahkan berita negatif. Jadi kadang-kadang kalau diundang KPU selalu saja alasan ADV," ujarnya yang langsung disambut gelak tawa hadirin yang dominan para awak media itu. Usai diskusi seluruh peserta media gathering digiring oleh panitia untuk melihat secara langsung RPP Prabu Linggih, yang betul-betul rumah itu. Bukan hanya ruangan yang disulap menjadi RPP.

kab-probolinggo.kpu.go.id, Tim lelang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo bertolak ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember Rabu, 15 Desember 2021 untuk berkonsultasi perihal persiapan lelang. Hal ini sebagai tindak lanjut setelah terbitnya surat KPU RI Nomor : 3363/RT.01.3/04/2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Pasca Pemilu/Pemilihan Pilkada Tahun 2020 serta Barang Perelengkapan Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Dalam konsultasi tersebut Suparmo selaku Operator Lelang KPU Kabupaten Probolinggo melakukan pendaftaran E-Lelang atas nama Satker dan melakukan input pada menu yang terdapat pada menu E-Lelang sebagai penjual yang di pandu oleh Pandu selaku pelaksana bagian lelang KPKNL Jember. Selain itu Pandu juga menyampaikan “ Dalam hal persyaratan pemberian uang jaminan oleh peserta lelang disarankan 30% sampai dengan 50 % dari jumlah limit objek lelang, dengan tujuan untuk menjaring peserta lelang yang serius.(uk)  

kab-probolinggo.kpu.go.id, 13-12-2021 Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menjadi agenda rutin bulanan yang dilakukan oleh KPU untuk selalu memperbarui data pemilih di Kabupaten Probolinggo, Moh. Zamroni Ketua divisi Perencanaan Data dan Informasi pada kegiatan apel pagi menyampaikan akan pentingnya peran dalam mensukseskan kegiatan tersebut. “Khusus untuk bagain Divisi Rendatin dalam setiap bulannya disibukkan dengan kegiatan PDPB oleh sebab itu kita mengharapkan kerjasamanya untuk mendata atau kiranya memberikan informasi” tuturnya. Berkenaan dengan hal itu, Moh. Zamroni merencanakan untuk menugaskan kepada Siswa-Siswi PKL agar juga bisa melakukan pendataan data pemilih dimasing-masing sekolah. “Kita kirimkan lagi kepada sekolah masing-masing untuk mendapatkan informasi tentang data pemilih yang telah memenuhi syarat, biasanya siswa kelas 3 sehingga bisa mengisi formulir yang telah disediakan” jelasnya. Pada kegiatan apel pagi tersebut diikuti oleh jajaran Komosioner, Sekretaris, Sub Koordinator, Kasubbag dan para staf serta Siswa-Siswi PKL di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo JL. Panglima Sudirman No. 440 Kraksaan.  

kab-probolinggo.kpu.go.id, Kota Probolinggo-Giat terkait kepemiluan menyongsong Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 terus bergeliat. Ketua KPU Kabupaten Probolinggo kemarin Rabu (8/12) berkesempatan menghadiri undangan KPU Kota Probolinggo yang menggelar acara bertajuk Sekolah Kepemiluan. Tak tanggung-tanggung KPU Kota Probolinggo menghadirkan narasumber utama dalam pembukaan yakni Muhammad Arbayanto SH, MH komisioner KPU Jatim Divisi Hukum dan Pengawasan. Pada kesempatan tersebut Arba menyampaikan beberapa hal mendasar terkait kepemiluan. Ia juga menyinggung terkait peran generasi Millenial terutama dalam menyambut bonus demografi. "Banyak pihak yang menyatakan bonus demografi akan sangat menguntungkan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045, namun perlu diwaspadai juga bonus demografi di Afrika dan beberapa negara Timur Tengah justru menjadi masalah serius. Ini harus antisipasi," terang alumni Magister Hukum UI ini. Lebih lanjut menurutnya KPU harus memberi ruang lebih terhadap generasi millenial untuk berkiprah dalam kepemiluan. " Seharusnya regulasi dalam UU 7 tahun 2017 agar sebisa mungkin direvisi terkait usia Penyelenggara Pemilu. Sehingga para generasi millenial dapat secara leluasa menduduki posisi-posisi strategis dalam kepemiluan," tandasnya. Sekolah Kepemiluan yang mengangkat tema mencetak generasi berkualitas, menuju Pemilu dan Pemilihan 2024 berintegritas. Giat ini akan berlangsung beberapa hari hingga tanggal 16 Desember 2024. Menurut ketua KPU Kota Probolinggo, giat tersebut disajikan secara klasikal dan juga praktek langsung di lapangan, agar peserta tidak jenuh.  

kab-probolinggo.kpu.go.id, Kamis, 9 Desember 2021 Gubernur Jawa Timur secara simbolis menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Petikan Daftar Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo diwakili oleh Adhityo Wibowo selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik mengikuti acara tersebut bersama seluruh satuan kerja lingkup Kantor Perbendaharaan Pelayanan Negara (KPPN) Bondowoso secara daring dari Gedung Negara Grahadi Surabaya. Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Kepala Satker yang menerima DIPA dan TKDD untuk segera membelanjakan anggaran tersebut guna mendorong percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekomoni di Jawa Timur. “ DIPA dan TKDD Tahun 2022 agar dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat kualitas untuk memulihkan ekomoni dan kesejahteraan masyarakat “. Tambahnya (uk)