Berita Terkini

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Peraturan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 telah diterbitkan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023. Bersama 38 KPU Kabupaten/Kota termasuk KPU Kabupaten Probolinggo membedah peraturan tersebut dalam Rapat Koordinasi tentang Kampanye. Pemahaman Peraturan tentang Kampanye tersebut harus dipahami bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Choirul Anam bahwa menjadi penting bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota lebih awal memahami secara utuh PKPU 15 Tahun 2023 karena didalamnya keputusan terkait letak pemasangan APK, maka penting untuk menyegerakan persiapan, merencanakan lokasi mana saja yang dapat dipasang APK, terangnya. Sehingga KPU Kabupaten/Kota perlu melihat kembali arsip kampanye Pemilu 2019, utamanya terkait titik lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), tambahnya.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo dalam hal ini Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Aliwafa dan Domenicus Widji Nugroho, Kasubbag Teknis dan Hupmas menghadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang dilaksanakan di Jakarta 2-4 Agustus 2023. Mellaz, Anggota KPU Republik Indonesia menyampaikan segala arahan maupun diskusi kelas dalam rakernis ini agar bisa dikonfirmasi secara empirik. Ia berharap semua mempunyai komitmen, agar Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) Pemilu 2024 menjadi sebuah produk berkelanjutan dan semakin baik. Ungkapnya. Mellaz juga mengingatkan data-data pada Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) harus segera diinput karena akan menunjukkan konsistensi kinerja KPU sebagai penyelenggara, sehingga memberikan peta data yang dibutuhkan. Tambahnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, KPU Kabupaten Probolinggo hadir dalam penyerahan bendera kirab oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (KPU Jatim) melalui KPU Pacitan ke KPU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui KPU Gunung Kidul, Senin, 24-7-2023. Tampak semarak, penyerahan bendera kirab diikuti oleh 145 orang dengan mengenakan pakaian adat daerah masing-masing kabupaten/kota. Dan ditandai dengan pecah kendi oleh Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih dan Parmas Gogot Cahyo Baskoro. "Mohon pecah kendi ini tidak dimaknai sebagai sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang mubadzir. Ini menjadi simbol budaya kita orang Jawa bahwa sejatinya yang kita pecah adalah persoalan dan masalah yang sedang kita hadapi," kata Anggota KPU Jatim Divisi Sosdiklih dan Parmas Gogot Cahyo Baskoro saat memberikan sambutan. Dalam prosesi tersebut ia tidak lupa memberikan apresiasi dan terimakasih mendalam kepada seluruh jajaran KPU DIY dan KPU Gunung Kidul. Iapun merasakan begitu terkesan dengan adanya iringan musik gamelan yang dimainkan secara langsung. "Sampai sini kami merasakan keramahtamahan putra putri ngarsa dalem yang menyambut kami, diarak menggunakan kereta kencana, tentu hal ini sangat mengesankan," terang Gogot Cahyo Baskoro. Sebagai perwakilan dari KPU Kabupaten Probolinggo, hadir Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, Aliwafa, Sekretaris, Hendra Bahana dan Kasubbag Teknis dan Hupmas, Domenicus Widji Nugroho.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, KPU Kabupaten Probolinggo semakin gencar melaksanakan kegiatan sosialisasi kepemiluan. Salah satunya disampaikan kepada peserta didik baru di sekolah menengah kejuruan negeri 1 Wonomerto Kabupaten Probolinggo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Sekolah, Wakil Kepala dan jajaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. "Kegiatan sosialisasi kepemiluan ini penting adanya bagi para peserta didik untuk mengetahui seluk beluk pelaksanaan pemilu dari ahlinya, yakni KPU kabupaten Probolinggo", kata Abu Amar, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan di sekolah tersebut. Pemilu penting diperkenalkan kepada para peserta didik yang nantinya akan menjadi pemilih pada pemilu maupun pilkada. Hadir sebagai pemateri, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Aliwafa. Ratusan peserta tampak mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh perhatian. "Penyampaiannya asyik, bahasanya sederhana dan mudah dipahami", ujar salah satu peserta.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Badan Adhoc merupakan ujung tombak kepemiluan. Keberadaannya penting adanya, sehingga KPU RI memberikan perhatian tersendiri terhadap evaluasi rekrutmen PPK dan PPS oleh KPU kabupaten dan kota di Indonesia. Komisioner, Sekretaris dan Kasubag KPU kabupaten Probolinggo menghadiri acara rapat koordinasi Nasional yang digelar di Parapat, Sumatera Utara. Tepatnya dipinggir Toba yang legendaris.   Hadir dalam Rakornas tersebut Komisioner KPU RI, yakni Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat dan Betty Epsilon Idroos. Mereka bertiga memberikan arahan dan materi evaluasi badan ad hoc.   Selain itu disampaikan materi manajemen anti stres oleh tim. Mereka memberikan materi mengatasi tekanan dari internal maupun eksternal dan tata cara penyelesaiannya. Materi disampaikan secara in door dan out door. Semua peserta dari berbagai kabupaten dan kot Adi Indonesia mengikuti tersebut dengan seksama. Sesekali ada komentar dan pertanyaan kritis dari para peserta.  Kegiatan evaluasi dimulai dengan pemaparan dan pemandangan umum dari para komisioner terkait dengan pelaksanaan rekrutmen badan ad hoc, konsep, aplikasi dan tantangan yang dihadapi. Beberapa rekomendasi perbaikan disampaikan dalam Rakornas tersebut. "Teknik evaluasi menarik dan penuh tantangan. Namun asyikndan mencerdaskan ya...", Kata Hendra Bahana, Sekretaris KPU kabupaten Probolinggo.

Kab-probolinggo.kpu.go.id,  Pemilu serentak 2024 kian dekat saja, oleh karenanya Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim dan Kasubag KUL Adityo Wibowo mengikuti Reviu Penetapan Besaran Biaya Pengelolaan dan Distribusi Logistik di KPU Jatim. Giat tersebut juga diikuti oleh 37 kabupaten kota lainnya. Giat yang berlangsung mulai Senin hingga Selasa, 17 – 18 Juli 2023 tersebut bertempat di aula lantai 2 kantor KPU Jatim. Giat ini cukup urgent mengingat sudah ada penetapan jumlah TPS dan DPT Pemilu 2024. Sehingga kebutuhan terkait logistik Pemilu sudah bisa diestimasikan. Pada kesempatan tersebut, Ketua KPU Jatim, Choirul Anam menyampaikan dalam penetapan besaran biaya pengelolaan dan distribusi logistik, angka-angkanya harus detail, terukur, dan sesuai ketentuan. Kegiatan rakor ini juga melibatkan pula tim auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dalam giat ini di antaranya menghitung penetapan besaran biaya bongkar muat barang logistik, perakitan kotak suara, sortir lipat surat suara, setting dan packing serta distribusi logistik. Semoga dengan giat ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap suksesnya tahapan Pemilu serentak 2024, terutama dalam menyiapkan dan memastikan kebutuhan logistik Pemilu. Dengan demikian logistik yang tepat jenis, tepat waktu dan tepat speknya bisa direalisasikan dengan baik. #KPUMelayani #PemiluSerent