Berita Terkini

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Rabu, 15-10-2025, Diketahui bersama bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menetapkan Perdirjen Nomor PER-17/PB/2025 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2025.  Regulasi ini menjadi pedoman bagi satuan kerja dalam menutup tahun anggaran, mulai dari penatausahaan penerimaan negara, pengelolaan kontrak, hingga pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).  Aturan ini juga memuat ketentuan khusus terkait pembayaran gaji induk Januari 2026, tunjangan kinerja, serta pengelolaan uang persediaan (UP/TUP) agar proses administrasi keuangan berjalan tertib dan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Selain itu Melalui Perdirjen ini, pemerintah menegaskan pentingnya kedisiplinan satker dalam memenuhi kewajiban administrasi keuangan menjelang akhir tahun. KPU Kabupaten Probolinggo hadir mengikuti kegiatan Sosialisasi PER-17/PB/2025 Tentang LLAT yang diselenggarakan oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Tipe A1 Bondowoso. Tidak hanya KPU melainkan bersama Lembaga/Instansi dalam satuan kerja lingkup pembayaran  KPPN Bondowoso juga ikut serta dalam kegiatan tersebut.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Selasa, 14-10-2025, Hari Kedua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM Dalam Mendorong Inovasi Dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring. Konsep Birokrasi Weberian yang rasional, profesional, dan legal, dengan ciri struktur hierarkis yang jelas, sistem aturan formal, serta rekrutmen berbasis kompetensi hal tersebut diuraikan oleh Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos dalam sambutannya. Namun, ia juga menekankan bahwa dalam konteks modern, birokrasi tidak boleh terjebak pada rutinitas prosedural semata, tambahnya. Lebih lanjut, reformasi birokrasi di KPU diarahkan pada pergeseran paradigma dari birokrasi klasik yang rule-driven menuju birokrasi modern yang result-driven, tanpa meninggalkan prinsip integritas dan akuntabilitas.  Oleh sebab itu Betty mendorong transformasi SDM KPU untuk selalu mengupgrade pendidikan formal ke jenjang lebih tinggi, terangnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Senin, 13-10-2025, Idham Holik, Anggota KPU RI dalam sambutannya memberikan catatan penting saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam mendorong Inovasi dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia. Ia menegaskan bahwa KPU telah berhasil melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang, baik dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada, dengan suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, terangnya. Sehingga menurutnya, kita telah memiliki modal sosial yang kuat, mengingat perhelatan tersebut merupakan penyelenggaraan serentak pertama dalam sejarah bangsa, tambahnya. Tidak hanya itu, Ia mengungkapkan data menarik relevan untuk masa depan: pada tahun 2024, penduduk Indonesia dengan gelar doktor berjumlah 0,02 persen, magister 0,34 persen, sarjana (S1) 4,78 persen, diploma tiga (D3) 1,29 persen, dan diploma satu/dua (D1/D2) 0,38 persen, jelas Idham. Oleh sebab itu Secara keseluruhan, sumber daya manusia Indonesia yang berpendidikan tinggi mencapai 6,91 persen dari total pemilih nasional, yang secara akumulatif berjumlah sekitar 248 juta jiwa. Dasar tersebut menjadi penting untuk mengubah arah konsolidasi demokrasi menuju pematangan demokrasi di Indonesia.  Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Penguatan Peran SDM dalam mendorong Inovasi dan Demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo hadir memgikuti secara daring bersama KPU Seluruh Indonesia.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Menindaklanjuti hasil Rapat Pleno pada Rabu, 8 Oktober 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Probolinggo dalam hal ini Kepala Subbag Perencanaan Data dan Informari, Prasetiya Dwi Palupi bersama Domenicus Widji Nugroho, Kepala Subbag Teknis Penyelenggara dan Hukum. Prasetiya Dwi Palupi, menjelaskan Jika kunjungan tersebut untuk berkoordinasi atas tindak lanjut dari Rapat Pleno sebelumnya atas wacana Pembangunan Kantor KPU yang sebelumnya telah mendapatkan tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo, terangnya. Hasil tersebut tentu nantinya akan disampaikan kepada pimpinan untuk mengambil langkah selanjutnya, tambahnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Senin, 6-10-2025, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo, Aliwafa didampingi Hendra Bahana selaku Sekretaris mengikuti Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Jawa Timur bersama 37 KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur. Aang Kunaifi selaku Ketua KPU Jatim memberikan akan pentingnya peningkatan pelaksanaan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) pada setiap satuan kerja.  Tidak hanya, Aang Kunaifi juga mendorong agar masa non-tahapan dimanfaatkan untuk melakukan inovasi dan memperkuat komunikasi public, tambahnya. Selanjutnya pada kesempatan yang sama Miftahur Rozaq, selaku Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Timur,  memberikan apresiasi atas capaian nilai SAKIP BB seluruh KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dengan kisaran nilai 70.8 sampai dengan 76.56, ucapnya. Selain itu, Ia juga mengingatkan pentingnya evaluasi kinerja secara berjenjang dan pengisian instrumen supervisi logistik, tambahnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Kamis, 2-10-2025, Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berklelanjutan (PDPB) Triwulan III menetapkan 910.323 orang dari 24 Kecamatan dan 330 Desa/Kelurahan. Saat membuka Rapat Pleno, Aliwafa Ketua KPU Kabupaten Probolinggo menjelaskan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terdapat data yang perlu “dibersihkan” dan kegiatan ini juga untuk menepis adanya anggapan bahwa KPU selesai Pemilu tidak ada pekerjaan, terangnya. Senada dengan hal tersebut, Lukman Hakim Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengatakan dengan harapan bersih dari data kotor maksudnya data termutakhir se mutakhir mungkin. “Jadi dasar yang digunakan oleh KPU itu berdasarkan de Jure bukan de Facto” ucapnya. Lukman juga menambahkan bahwasannya KPU telah melaksanakan himbauan dari BAWASLU Kabupaten Probolinggo dengan menindaklanjuti meski terdapat data yang meninggal namun tidak ada surat keterangan, tambahya. Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berklelanjutan (PDPB) Triwulan III dihadiri oleh BAWASLU Kabupaten Probolinggo, DISPENDUKCAPIL Kabupaten Probolinggo dan Rumah Tahanan Kelas II B Kraksaan.