Berita Terkini

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Pasca penetapan DCT Pileg dan di tengah-tengah proses pengundian nomor urut Capres dan Cawapres, KPU RI menghelat Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Logistik Pemilu 2024 di Jakarta. Giat tersebut diikuti oleh seluruh ketua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia beserta pejabat PPK. Tak kurang dari 500 orang memenuhi Ballroom Hotel Grand Mercure Kemayoran yang menjadi lokasi giat Rakor logistik ini. Tak terkecuali ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim dan pejabat PPK Burhanuddin juga hadir di acara yang berlangsung selama 4 hari tersebut. Pada kesempatan itu, ketua KPU Hasyim Asy'ari berharap melalui kegiatan ini dapat menghasilkan beberapa hal yang penting dan mendasar. Yakni terwujudnya komitmen untuk mengadakan logistik pemilu secara tepat jenis, tepat jumlah, tepat mutu, dan tepat waktu.  " Saya juga berharap bisa terwujud koordinasi dan kerjasama antar segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengadaan logistik Pemilu Tahun 2024 yang efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel," ujar orang nomor satu di KPU tersebut. Sementara itu Yulianto Sudrajat dalam arahannya menyampaikan bahwa waktu efektif menuju pemungutan suara kurang lebih 90 hari saja. "makanya KPU RI menganggap rakor ini sangat penting dan krusial," ujarnya. Lebih lanjut Drajat mengatakan regulasi yang ditempuh atau diterbitkan adalah sebuah produk regulasi berdasarkan pelaksnaan evaluasi pemilu pemilu sebelumnya. Sementara terkait soal pengadaan itu kewenangan dari kesekretariatan jenderal, bersama kesekretariatan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.  Pada even ini juga dilakukan penyerahan kontrak payung kepada penyedia Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II serta penyerahan sertifikat dan cendramata kepada kelompok Kerja Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu Tahun 2024. #KPUMelayani #PemiluSerentak2024

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Rabu, 15-11-2023 Hadir sebagai narasumber, Mohammad Zamroni, Ketua Divisi Program dan Data, Agus Hariyanto Andinata, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dalam kegiatan Talkshow Kepemiluan yang diselenggarakan oleh SMA Nurul Jadid Paiton dengan mengusung tema Suara Demokrasi,  dihadiri oleh Kepala Sekolah beserta jajarannya. Terdapat beberapa poin penting disampaikan oleh Mohammad Zamroni, Ketua Divisi Program dan Data KPU Kabupaten Probolinggo tentang peran penting Siswa dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. “Bagi Siswa yang telah menggunakan hak pilih dapat memastikan sudah terdaftar dalam DPT atau belum maka dapat mengecek secara langsung di cekdptonline.kpu.go.id dengan cara memasukkan nomor NIK” terangnya. Syarat untuk menjadi sebagai pemilih adalah sudah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah dan mari kita bersama-sama menolak money politic dengan cara menjadi pemilih yang cerdas dan memperhatikan Visi dan Misi pada setiap calon yang akan dipilih, tambahnya. Pada kegiatan Sosialisasi kali ini dilaksanakan didua tempat berbeda dengan waktu yang sama, pertama adalah SMA Nurul Jadid Putra dan SMA Nurul Jadid Putri.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Senin, 13-11-2023, Dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penandatanganan Persetujuan Surat Suara DPRD Kab Probolinggo. Dalam kegiatan tersebut, Agus Hariyanto Andinata selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Probolinggo mengungkapkan bahwa hasil surat suara yang nantinya akan dicetak sesuai dengan yang telah ditandatangani yang telah disetujui oleh Partai Politik, jelasnya. Sebelum pada akhirnya ditandatangani, Partai Politik dapat mengecek Kembali untuk memastikan Kembali daftar nama-nama calon yang ada pada setiap Dapil (Daerah Pemilihan) yang pada rapat koordinasi sebelumnya juga melakukan pengecekan, tambahnya.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Senin, 13-11-2023, Bersama Forkopimda Kabupaten Probolinggo, KPU melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penentuan Titik Lokasi Alat Peraga Kampanye Pemilu Tahun 2024 diruang RPP Tengger yang dihadiri oleh anggota Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Aliwafa, selaku ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Probolinggo bahwa kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka untuk menentukan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang telah diserahkan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) kepada KPU. “sebelumnya, masing-masing PPK telah menyerahkan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan berkoordinasi pada pihak kecamatan, PPK atau PPS diwajibkan untuk berkoordinasi kepada pemerintah setempat dalam menentukannya” jelas Aliwafa. Hal itu dilakukan untuk mengetahui lokasi mana saja yang diperbolehkan untuk dipasang APK (Alat Peraga Kampanye) dengan mengacu pada aturan perundang-undangan, PKPU dan peraturan Bupati, tambanya.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Jumat, 10-11-2023 Bersama seluruh jajaran KPU Kabupaten Probolinggo melaksanakan kegiatan Upacara memperingati Hari Pahlawan  “Semangat Pahlwan Untuk Masa Depan Bangsa Dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan”. Dalam memperingati hari Pahlawan tersebut, Hendra Bahana, Sekretaris KPU Kabupaten Probolinggo sekaligus inspektur upacara menyampaikan jika Semangat Hari Pahlawan tidak hanya dirayakan setahun sekali, tetapi dapat menjadi pijakan dalam tindakan sehari-hari, ungkapnya. Setiap tindakan kita yang dibuat sudah sepatutnya menjadi bagian dari langkah  mengobarkan semangat Pahlawan dalam mewujudkan Indonesia menjadi lebih Sejahtera, tambahnya didepan para peserta Upacara.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id,  Sebanyak 709 pemberhentian tetap, dan total 8000 an lebih kasus etik telah ditangani Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal tersebut diungkapkan ketua DKPP saat Rakornas Penyelenggara Pemilu di hotel Grand Sahid Jakarta 7-9 November 2023. Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim turut hadir sebagai peserta di antar ribuan peserta Rakornas yang terdiri atas unsur KPU, Bawaslu dan DKPP se Indonesia Raya. Giat yang berlangsung 3 hari tersebut juga dihadiri langsung oleh presiden RI Joko Widodo. Pada kesempatan tersebut ketua DKPP Edy Lugito menyebutkan terdapat 289 laporan aduan ke DKPP sepanjang tahun 2023 ini. " Terdapat penyelenggara pemilu yang menjadi Teradu sebanyak 431 orang. 10 teradu di antaranya dengan pemberhentian tetap dan 235 lainnya direhabilitasi," jelasnya. Banjirnya aduan ke DKPP tersebut menunjukkan betapa dinamika yang luar biasa di penyelenggara pemilu. "Oleh karena itu kayak bila anggaran DKPP ditambah 200 persen" ungkap Edy yang disambut tepuk tangan meriah dari hadirin. Bahkan mulai tahun depan DKPP akan memiliki kantor sendiri tidak nebeng seperti sekarang di Bawaslu RI. Sementara Presiden RI Joko Widodo menegaskan akan pentingnya DKPP bertindak tegas. "DKPP harus berani tegas dan mengontrol. Kalau ada yg salah ya harus tegas diluruskan," tegas orang nomor satu di RI ini. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa Pemilu harus sangat demokratis. " Ada yang bilang Pemilu katanya bisa diintervensi dari mana-mana. Padahal di setiap TPS ada saksi dari mana-mana. Pemilu ini sangat terbuka bisa diawasi oleh siapa saja," tegasnya dengan penuh semangat. Presiden berpesan jangan sampai ada yang coba-coba untuk intervensi. "Oleh sebab itu semua jajaran penyelenggara pemilu agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detil. Harus dicek diawasi turun ke lapangan untuk melihat. Harus dicek dengan menggunakan teknologi terkini. Lakukan dengan maksimal apalagi anggaran sdh meningkat 200 persen, sergah presiden yang diikuti gelak tawa ribuan hadirin. Terakhir beliau bercerita bahwa beberapa waktu semua Capres diajak makan siang. " Saling bersaing dan berkompetisi silahkan, perbedaan politik biasa dan wajar. Namun silaturahmi tetap jalan. Jangan sampai yang di atas makan bersama tapi di bawah malah saling bersitegang. Ini pesta demokrasi, harusnya rakyat bersukacita. Bukan keresahan dan kesedihan," jelas presiden.  Selanjutnya presiden RI yang sudah memasuki masa akhir pengabdian ini berharap semoga pemilu hadir sebagai sarana konsolidasi yang baik. "Sehingga bisa menghadirkan gagasan yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia," pungkasnya.