Kab-probolinggo.kpu.go.id, Kontingen KPU Kabupaten Probolinggo yang terdiri atas Ketua KPU Lukman Hakim, Sekretaris Hendra Bahana dan Kasubag KUL Adityo Wibowo, mengikuti Rakornas KUL di Hotel Pullman Sentral Park Jakarta. Giat ini dalam rangka penyusunan kebutuhan dan biaya logistik Pemilu tahun 2024, mula tanggal 13-16 Juni 2023.
Dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno membuka kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 Gelombang II. Mengingat sebelumnya ada giat gelombang 1 yang berlangsung di Solo.
Menurut Hasyim KPU harus selalu sigap terkait munculnya isu yang tidak jelas. Sigap dalam arti cepat memberikan klarifikasi terhadap disinformasi yang beredar. Seperti kejadian Pemilu tahun 2019 lalu terkait merebaknya isu 7 kontainer surat suara yang telah tercoblos dan dicetak oleh Cina di Tanjung Priok.
Selain itu terdapat juga isu mobil box KPU yang membawa logistik Pemilu bertuliskan huruf kanji Jepang yang kemudian diisukan dan memperkuat dugaan isu di atas. "Kita harus cepat mengklarifikasi, sehingga berita yang hoax itu tidak jadi isu yang miring ke KPU," tegasnya.
Sementara itu anggota KPU RI Yulianto Sudrajat juga menginformasikan bahwa akan segera terbit PKPU terkait logistik Pemilu dalam waktu dekat. Pada draft Peraturan KPU akan memuat mekanisme pengadaan yang tidak lagi sentralistik. Akan dilakukan distribusi kewenangan dan pembagian beban kerja supaya mempercepat proses pengadaan.
Selain itu menurut Drajat, pengadaan logistik Pemilu harus serba Tepat. Yakni tepat jenis, tepat waktu hingga tepat kualitasnya. " Semuanya harus serba tepat, hal ini supaya dijadikan perhatian khusus kepada semua jajaran KPU di daerah," ujarnya.
Sedangkan anggota KPU RI lainnya M. Afifudin mengingatkan untuk mengidentifikasi persoalan logistik di TPS agar pengiriman akurat. Selain itu KPU di daerah diminta untuk mengantisipasi persoalan-persoalan hukum yang muncul di divisi KUL. Terutama sejak mulai pengadaan barang dan jasa terkait logistik pemilu hingga persewaan gudang.
Sementara itu, Sekjend KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno menegaskan kepada seluruh jajaran sekretariat bahwa pengadaan dan distribusi logistik menjadi tanggung jawab sekretariat, sesuai hasil pleno KPU di semua tingkatan.
Bernad juga menekankan harus menyusun roadmap untuk pengadaan dan distribusi logistik yang lebih baik. Terkait perencanaan logistik, Bernad juga menjelaskan empat tahapan penting, yaitu persiapan, pengadaan, distribusi, serta pengarsipan dan penghapusan.
#KPUMelayani
#PemiluSerentak2024
