Berita Terkini

Rapat Kerja Teknis Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Rekonsiliasi Dana Tahapan Pemilu 2024

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Hendra Bahana Selaku Sekretaris, Adhityo Wibowo selaku Kasubbag Keuangan Umum dan Logistis dan Nur Aliyah Selaku Bendahara Pengeluaran KPU Kabupaten Probolinggo bersama Sekretaris, Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari 9 Provinsi mengikuti kegiatan  Rapat Kerja Teknis Pengelolaan, Pertanggungjawaban dan Rekonsiliasi Dana Tahapan Pemilu 2024 yang diadakan oleh KPU RI Minggu-Jum’at, 18-23 Juni 2023. Raker dilaksanakan di Hotel Aston Kartika Grogol Jakarta membahas tentang pembayaran pajak Badan Adhoc sesuai PMK Nomor: 181/PMK/05/2023 yang disampaikan oleh langsung oleh Ditjen Pajak Kemenkeu, alur penyampaian Penyusunan SPJ Badan Adhoc juga tak luput dalam pembahasan raker tersebut. Bernad Dermawan Sutrisno dalam kesempayan yang sama mengucapkan selamat dan terima kasih atas kinerja pengelola keuangan sehingga mendapatkan status WTP tahun 2022, “  mohon bekerja wajib menataati aturan dan SOP pengelolaan keuangan yang telah dikeluarkan oleh KPU RI dan Kemenkeu “. Pesannya “ Sementara itu pemeriksaan SPJ Badan Adhoc untuk Semester I oleh Inspektorat dan Biro Keuangan terlaksana dengan baik ” ungkap Adhit. (uk)  

KPU Kabupaten Probolinggo Laksanakan FGD Penyiapan Rumusan Kebijakan Tungsura Pemilu 2024

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Langkah strategis utk menghadapi Pemilu 2024 disikapi dengan sangat serius oleh KPU Kabupaten Probolinggo dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyiapan Rumusan Kebijakan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Serentak tahun 2024, di alino cafe & eatery, Jum'at (23/6). Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Probolinggo, Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Polres Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo, Ketua Parpol peserta pemilu, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, Dinas/Instansi terkait dan Anggota PPK Divisi Teknis se-Kabupaten Probolinggo. FGD yang dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa FGD ini perlu masukan dari peserta FGD "Kalau dulu peraturan tungsura itu top down tapi kali ini sifatnya bottom up masih membutuhkan masukan untuk dijadikan DIM sebelum menjadi PKPU, selain itu ini merupakan evaluasi dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya seperti kejadian KPPS banyak yg meninggal, penyederhanaan surat suara dan kebijakan pengadaan logistik, ungkapnya. Selanjutnya FGD dipandu oleh moderator yakni Ketua Divisi Rendatin KPU Kabupaten Probolinggo Mohammad Zamroni yang dalam sambutannya menyampaikan perlunya masukan dan saran dari peserta FGD, sedangkan Pemateri disampaikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Agus Hariyanto Andinata menyampaikan "Harapan kami semua peserta FGD dapat memberikan masukan yang bersifat positif dan negatif untuk selanjutnya akan disampaikan secara berjenjang kepada KPU RI", ujarnya. Agus sapaan akrabnya juga menyampaikan juga isu strategis terkait TPS Lokasi Khusus "kalau pemilu sebelumnya disusun setelah DPT tapi untuk kali ini disusun lebih awal, termasuk juga isu Pemilih luar daerah kalau sebelumnya cukup membawa pindah memilih tapi kali ini harus terlebih dahulu di hapus dari data pemilih dari daerah asalnya". ungkapnya.

KPU Lakukan Klarifikasi Ijazah Di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Selasa, 21-6-2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo untuk melakukan koordinasi tentang Ijazah. “Saat ini Tahapan Pemilu tahun 2024 telah memasuki tahapan verifikasi administrasi dimana didalamnya yang harus diserahkan adalah ijazah” jelas Agus Hariyanto Andinata, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Probolinggo dan didampingi Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Bila nantinya hasil dari klarifikasi tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat maka kepada Partai Politik dapat memperbaiki dimasa perbaikan, tambahnya. 

Tok ! KPU tetapkan DPT sebanyak 878.770 Jiwa

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar Rabu, 21 Juni 2023 di Alino Cafe Kraksaan. Total DPT di Kabupaten Probolinggo sebanyak 878.770 Jiwa terdiri dari Pemilih Laki-Laki sebanyak 427.745 Jiwa dan Pemilih Perempuan sebanyak  451.025 Jiwa. Kasat Intelkam Polres, Kasat Intelkam Polresta, perwakilan Kodim 0820, Bawaslu, Stakeholder, Parpol, Danramil dan PPK se Kabupaten Probolinggo hadir dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut. Sebelum menetapkan DPT KPU telah menetapkan DPSHP dan langsung diumumkan dengan tujuan agar mendapatkan masukan dari masyarakat sehingga mendapatkan data yang valid untuk Pemilu 2024. Selama tahapan dilakukan secara terbuka mulai dari penetapan di tingkat PPS berjenjang ke PPK hingga di KPU Kabupaten Probolinggo. "Saya mengapresiasi kepada seluruh PPK Divisi Data yang telah berjuang dalam penetapan DPT ini". Tutup Lukman Hakim selaku Ketua KPU Kabupaten Probolinggo dalam Rapat Pleno Tersebut. (uk)  

KPU Lakukan Koordinasi Ke Puskesmas Sidoarjo.

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Selasa, 20-6-2023 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo melakukan koordinasi ke Puskesmas Sidoarjo dalam rangka untuk melakukan koordinasi tentang Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba. “Dari beberapa calon yang telah mengajukan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo melalui Partai Politik terdapat persyaratan yang dikeluarkan oleh pihak Puskesmas Sidoarjo” Jelas Agus Hariyanto Andinata, ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Probolinggo bersama jajarannya dan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan dari aturan yang ada, Agus menambahkan bahwa Surat Keterangan Sehat Jasmani, Surat Keterangan Rohani dan Surat Keterangan Bebas Narkoba harus dikeluarkan oleh puskesmas dan rumah sakit yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku, ucapnya.  

KPU Kabupten Probolinggo Hadiri Rakor Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Memasuki tahapan penyampaian hasil verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Probolinggo menghadiri kegiatan rapat koordinasi (Rakor) Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD bersama 37 KPU Kabupaten/Kota lainnya Se-Jawa Timur pada Senin, 19 Juni 2023. Selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Agus Hariyanto Andinata bersama Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Cung Ali Samsuri didampingi Domenicus Widji Nugroho, Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat (Tekmas) KPU Kabupaten Probolinggo. " Pada proses penyampaian Hasil Vermin Bakal Calon Anggota DPRD dilakukan dengan menyerahkan BA lewat Silon sebagaimana PKPU, dan juga dapat mengundang Parpol sebagaimana yang akan dilakukan KPU Provinsi Jatim " ungkap Insan Qoriawan selaku Divisi Teknis KPU Provinsi Jatim. Ia juga mengungkapkan jika di beberapa daerah, PAW ini banyak diajukan karena mencalonkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024 dari partai politik yang berbeda. Meski PAW tersebut terjadi selain karena mengundurkan diri, juga karena ada anggota DPRD yang meninggal dunia dan diberhentikan,” tambahnya.