Berita Terkini

Kab-probolinggo.kpu.go.id,Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang melalukan penyandingan data Warga Negara Asing (WNA) dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo (11/11/2024). Bertempat di Kanto KPU Probolinggo, ditemui oleh Tim Data & Informasi (Datin) KPU. Pertemuan ini dimkasudkan untuk mendeteksi WNA terhadap DPT. Dari penyandingan ini tidak ditemukan WNA. Pihak imigrasi menyampaikan bahwa kegiatan ini dilalukan untuk meminimalisir dan mengupayakan agar tidak ada WNA di DPT, merupakan peran serta Kantor Imigrasi untuk turut serta dalam Pemilu/Pilkada mengupayakan agar tidak ada WNA yang ikut mencoblos. Kasubbag Rendatin, Prasetya Dwi Palupi yang hadir di pertemuan ini menyambut baik kegiatan tersebut. Penyandingan didampingi oleh masing-masing operator data kedua pihak, dari KPU Probolinggo operator Sidalih memastikan bahwa DPT di Kabupaten Probolinggo telah disusun dengan baik dan tidak ditemukan WNA dalam DPT. Prast berharap, warga Probolinggo nanti antusias untuk mencoblos.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Sabtu, 2-11-2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan Debat Publik Kedua Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo tahun 2024 di Grand Swiss-Belhotel Darmo, Surabaya dengan tema “Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat, Menyelesaikan Persoalan Daerah”. Tampak hadir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo serta PJ Bupati Probolinggo, KAPOLRES Probolinggo, Komandan KODIM O820 Probolinggo, BAWASLU Kabupaten Probolinggo dan Dinas/Instansi terkait. Aliwafa selaku ketua KPU Kabupaten Probolinggo saat memberikan sambutan mengajak kepada semua yang hadir untuk sama-sama menghormati dan mematuhi tata tertib  yang telah diusung dan dibuat bersama-sama, jelasnya. Ia berharap kepada seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo agar mencerna dengan baik terhadap apa yang disampaikan sehingga bisa menyakinkan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) untuk mencoblos, tambahnya.   

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten telah menerima Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati beserta logistik lainya. Untuk sortir dan lipat surat suara, Aliwafa ketua KPU Kabupaten Probolinggo sekaligus yang membidangi Keuangan, Umum dan Logistik saat kegiatan Training Of Trainer menjelaskan bahwa logistik merupakan “harta karun” yang harus dijaga dan benar-benar diamankan. “Pastikan gudang logistik yang digunakan bebas banjir” terangnya. Oleh sebab itu perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah setempat. “Untuk PPK koordinasikan dengan Camat, Polsek dan Koramil” tambahnya. Untuk selanjutnya PPK dan PPS akan dilibatkan dalam kegiatan Sortir dan Lipat Surat suara yang dilaksanakan oleh KPU sehingga pastikan Logistik yang ada dalam kotak atau diluar kotak sehingga tidak terjadi kekurangan, tuturnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Dalam pembekalan untuk PPK dan PPS saat kegiatan Training Of Trainer, Lukman Hakim, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi mengingatkan yang harus dilakukan oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sebelum hari pencoblosan dan penggunaan aplikasi SIREKAP. “Sebelum hari H, anggota KPPS sudah harus menyebarkan undangan” Jelas Lukman Hakim didepan para peserta TOT. Sedangkan untuk SIREKAP yang menjadi ujung tombak adalah KPPS dan PPS tidak boleh menggunakan. “Jadi PPS hanya berwewenang memberikan materi saja namun tidak diperkenankan menggunakan SIREKAP” tambahnya. Lalu apa saja yang dilakukan oleh PPS ?. “PPS melakukan control dan melakukan supervise untuk memberikan Solusi ketidak terdapat permasalahan” tuturnya. Dalam penggunakan aplikasi SIREKAP yang harus diperhatikan adalah email dan nomor handphone jangan diganti-ganti harus akurat jadi harus hati-hati ucapnya, tutupnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Tujuan dilaksanakan Training Of Trainer Fasilitator Dan Bimbingan Teknis Pada KPPS Pemilihan 2024 adalah memahami tugas dan fungsi pokok. “Agar paham bagaimana proses pemungutan suara, tidak hanya satu sisi saja sehingg tahu terhadap apa yang harus dilakukan” Jelas Ibad selaku Ketua Divisi Hukum dan Penagwasan saat memberikan materi. Pada tanggal 7 November 2024 merupakan penetapan KPPS, ia mengingatkan agar dalam penetapan menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang terpenting menjaga Netralitas bagi PPK, PPS dan KPPS, tambahnya.  

Kab-probolinggo.kpu.go.id, Selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Probolinggo, Bayu Rizky Pramudya Ershandi mengingatkan akan pentingnya kerjasama, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Bayu panggilan akrabnya mengatakan agar membangun kerjasama dan membangun komunikasi karena seharusnya semua harus sama tahu dan ikut andil, tidak hanya berpaku pada satu orang saja sehingga tertanam rasa memiliki terhadap lembaga, terangnya. Ia tidak lupa berharap agar apa yang disampaikan oleh para pimpinan untuk disampaikan secara utuh kepada KPPS dan harus sama, tambahnya.